Peran Kelembagaan Pertanian

Berbagai permasalahan dalam bidang agribisnis selalu muncul mulai yang berkaitan dengan proses produksi, pascapanen (pengeringan, sortasi, dan lain-lain), penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran. Sejauh ini proses produksi dan penanganan hasil panen komoditas lebih banyak menekankan pada kemampuan dan keterampilan petani secara individu. Proses yang melibatkan kelembagaan, baik dalam bentuk lembaga organisasi maupun kelembagaan norma dan tata pengaturan, pada umumnya masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Padahal fungsi kelembagaan agribisnis sangat beragam, antara lain adalah sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi, pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain.

Sistem produksi pertanian di Indonesia umumnya dicirikan oleh kondisi sebagai berikut: (1) skala usaha kecil dan penggunaan modal kecil; (2) penerapan teknologi usahatani belum optimal; (3) belum adanya sistem pewilayahan komoditas yang memenuhi azas-azas pengembangan usaha agribisnis; (4) penataan produksi belum berdasarkan keseimbangan antara supply dan demand; dan (5) sistem panen dan penanganan pascapanen yang belum prima; serta (6) sistem pemasaran hasil belum efisien dan harga lebih banyak ditentukan oleh pedagang (Balitbang Deptan, 2007).

Pada umumnya sebagian besar pelaku agribisnis di Indonesia adalah petani kecil yang apabila berhimpun dalam kelmbagaan pertanian akan memperoleh manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk masyarakat dan bangsanya. Peran kelembagaaan pertanian sangat penting dalam menunjang kesejahteraan petani khususnya petani manggis ditengah arus globalisasi ekonomi karena manggis merupakan salah satu komoditas eksport unggulan dari negara Indonesia. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan semakin terintegrasinya berbagai aspek perekonomian suatu negara dengan perekonomian dunia serta meningkatnya tingkat persaingan baik antar pelaku agribisnis maupun antar negara (Saptana, 2008). Sejalan dengan globalisasi perekonomian tersebut, terjadi pula perubahan besar pada preferensi konsumen terhadap produk-produk pertanian. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dewasa ini konsumen tidak membeli komoditi tetapi membeli produk. Sehingga menuntut produk pertanian khususnya manggis, harus memiliki daya saing baik di pasar lokal maupun pasar internasional.

Daya saing produk pertanian tersebut dapat terebentuk melalui pemberdayaan kelembagaan agribisnis pada masing-masing lokasi yang akan meningkatkan daya saing wilayah khususnya Kabupaten Tasikmalaya sebagai sentra produksi manggis yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa dalam pasar internasional. Sehingga peranan kelembagaan pertanian dapat terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani manggis yang bergabung dengan kelompok tani.

Di Kabupaten Tasikmalaya, pengusahaan tanaman manggis terkonsentrasi di tujuh kecamatan, yaitu Puspahiang, Salawu, Sodonghilir, Tanjungjaya, Jatiwaras, Mangunreja, dan Sukaraja. Potensi lahan terbesar untuk tanaman manggis terdapat di Kecamatan Sodonghilir, namun areal terluas saat ini berada di Kecamatan Puspahiang. Dari data tersebut tampak bahwa lahan potensial untuk pengembangan tanaman manggis di kecamatan sentra produksi sekitar 10851 ha. Lahan yang telah diusahakan baru mencapai 1659 ha sehingga masih ada sisa areal potensial seluas 9192 ha